Berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan setiap institusi untuk memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik.  Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang senantiasa bersinggungan dengan masyarakat, khususnya di bidang pelayanan pendidikan tinggi, hasil penyelenggaraan, pengelolaan, dan pelaksanaan tugas, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memiliki tanggung jawab untuk memebrikan transparansi informasi pada masyarakat.

Untuk menunjang hal tersebut, langkah strategis yang diambil Unesa adalah dengan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui  Surat Keputusan Rektor Nomor 1062/UN38/HK/KP/2019

Pada surat keputusan tersebut, Rektor menetapkan seluruh Wakil Rektor selingkung Unesa sebagai penasihat, serta Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan Perencanaan, dan Kerja Sama (Kabiro BAKPK) sebagai  Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kabiro BAKPK dibantu oleh Pelaksana  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas, Kepala Satuan Kehumasan beserta divisinya yang bertanggung jawab dalam hal dokumentasi, Kepala Bagian selingkung Unesa yang bertanggung jawab sebagai penyedia data, serta Kepala Pusat Pengembangan Teknologi Informasi yang bertanggungn jawab dalam hal teknologi informasi.


Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5245/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 menyatakan bahwa Universitas Negeri Surabaya Terkakreditasi A.

[lampiran]